Eva Sundari : Parpol Bagian dari Permasalahan Hukum

KBRN, Jakarta : Partai politik dan parlemen justru menjadi bagian dari permasalahan hukum di Indonesia. Hal ini menyebabkan transformasi masyarakat untuk menjadikan budaya intoleransi terhadap korupsi menjadi terganggu.

Kritikan tersebut dipaparkan salah seorang anggota Komisi III DPR-RI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Eva Kusuma Sundari dalam dialog Pro3 RRI tentang penegakan hukum di Indonesia. Eva mengharap, dengan demokrasi yang semakin matang dan proses hukum yang transparan di Indonesia dapat mencegah tindakan pelanggaran hukum.

“Saya mau kritik bagi partai politik. Tampaknya parpol juga bagian masalah juga dalam penegakan hukum. Ini agak repotnya juga diharapkan. Eksepetasi masyarakat, parpol dan parlemen dapat menjadi bagian dalam menyelesiakan masalah hukum, tapi faktanya justru bagian dari masalah. Jadi transformasi masyarakat untuk menjadi masyarakat yang intoleran terhadap korupsi menjadi terganggu. Dengan berat hati saya menyimpulkan penegakan hukum agak berat, karena parlemen yang seharusnya menjadi pendorong penyelesaian hukum, justru bagian dari masalah hukum”, tandas Eva.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin menambahkan perlu dukungan dari semua anggota parlemen untuk memulai penegakan hukum di Indonesia dengan memberikan teladan dan contoh yang ideal bagi masyarakat. Senada dengan Eva, Didi juga menilai reformasi yang berumur hampir 12 tahun belum menghasilkan penegakan hukum yang menggembirakan. Untuk itu ia mengharapkan adanya kebersamaan dari semua pihak untuk meninggalkan kepentingan-kepentingan politik dan individu sesaat.

“Saya sangat mengerti lebih banyak yang bisa dilakuakan. Semestinya bisa lebih dari yang bisa dilakukan. Walaupun partai kami sedang berkuasa, kami tidak bisa melakukannya sendirian. Kita harus lakukan bersama-sam a. Imposible juga kalau kita berjuang sendirian. Reformasi sudah 12 tahun masih banyak sekali hal-hal yag harus dibenahi dalam penegakan hukum. Keadilan bagi semua golongan, pada saat ini belum maksimal, banyak interest-interest dan kepentingan-kepentingan. Tni tugas yang berat bagi komisi III sebagai mitra pemerintah dalam proses penegakan hukum”, ucapnya. (Nata)

~ by Christof Nata on June 13, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: