Menkes : Jamkesmas Hanya Untuk Tahanan Kurang Mampu

Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima surat permintaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) guna rencana pengobatan tersangka Malinda Dee.

Kapada wartawan di Jakarta, Jumat (10/08), Menteri Kesehatan mengakui telah ada nota kesepahaman antara Kementrian Kesehatan dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tentang program Jamkesmas bagi tahanan di penjara. Namun ia menjelaskan, program bantuan dan asuransi tersebut disediakan bagi penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) yang kurang mampu.

Terkait pernyataan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komjen Ito Sumardi bahwa pengobatan Malindaa Dee akan ditanggung Jamkesmas melalui rekomendasi Kementrian Kesehatan, pihaknya akan menanyakan lebih jauh kepada pihak kepolisian.

Dalam kesempatan tersebut, Endang tidak menampik bahwa selama ini ada pejabat publik yang ditanggung Jamkesmas. Namun, dana kesehatan tersebut untuk kondisi tertentu seperti bagi penderita talasemia dan korban bencana alam.

“Ini kan untuk yang tidak mampu. nah bagaimana untuk membedakan mana mampu dan tidak mampu. Ada surat dari Kepala rutan bahwa ini tidak mampu. Jadi kita belum diminta tuh. Ada surat dan sebagaiinya itu belum. Nah berarti kan kalau ada surat dia menjamin bahwa yang bersangkutan tidak mampu. kita lihat saja apakah ada surat atau tidak. tetapi perjanjiannya Jamkesmas untuk yang tidak mampu. Tapi kenapa dulu kita tandatangi, untuk membantu orang sakit yang tidak mampu di lapas. Jadi jangan diributkan dulu karena sampai sekarang belum ada surat apapun ke saya”, jelas Menteri Kesehatan.

Sementara itu, salah seorang anggota komisi IX DPR-RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam dialog Pro 3 RRI, Jumat (10/06) meminta pihak kepolisian untuk tidak mengalokasikan dana Jamkesmas untuk pengobatan Melindaa Dee. Ia beralasan, dana Jamkesmas diperuntukan bagi tahanan yang sakit dan benar-benar kurang mampu dengan verifikasi yang jelas.

“Jamkesmas sendiri ada aturannya, ada juklak teknisnya. Itu harus sesuai,semua harus diverivikasi. Kalau ini kan tidak perlu diverifikasi orang juga sudah tahu. Kalau saya menyarankan, pihak kepolisian tidak menggunakan dana Jamkesmas itu”, tuturnya. (Besty s-Nata)

~ by Christof Nata on June 10, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: